Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen. Alokasi anggaran itu untuk memenuhi amanat konstitusi, sekalipun dalam kondisi anggaran yang sangat terbatas.
”Dalam rangka memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Agustus 2008, soal alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan RAPBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8).
Menurut SBY, alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Depdiknas dan Depag semata-mata untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ”Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan para guru secara signifikan. Anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen dari APBN kita ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini,” bebernya.
Anggaran pendidikan meningkat dua kali lipat. Bila tahun 2005 sebesar Rp 78,5 triliun, menjadi Rp 154,2 triliun ditahun 2008, tahun 2009 di tengah-tengah krisis pangan dan harga minyak dunia, telah bisa memenuhi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dari APBN sebagaimana diamanatkan konstitusi.
”Kenaikan anggaran pendidikan itu antara lain untuk rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan sekolah baru dan berbagai fasilitas lainnya,” kata SBY yang disambut tepuk tangan peserta sidang dan undangan lainnya seperti program keluarga harapan dan pemberian beasiswa untuk keluarga tidak mampu dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Kenaikan anggaran pendidikan ini mendapat sambutan positip Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Ini berarti ada perubahan kebijakan. ”Yang menarik dari pidato kenegaraan adalah pemerintah bersedia memenuhi amanat konstitusi
dengan menganggarkan dana APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan dan ditingkatkannya anggaran kesehatan,” kata Sultan kepada wartawan usai menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Jumat (15/8).
Dengan demikian diharapkan bangsa ini tidak hanya mengedepankan konsumerisme saja tetapi juga mampu tampil sebagai bangsa yang kompetitif. Selain itu, peningkatan anggaran kesehatan juga sangat positif. ”Dari kebijakan yang selama ini hanya mendasarkan pada pertumbuhan ke arah pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah faktor utama bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kompetitif, tidak hanya konsumtif,” katanya.
Kenaikan Gaji
Dalam pidatonya, Presiden juga mengatakan pemerintah akan menaikkan anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiunan rata-rata 15 persen pada RAPBN 2009. Selain itu, akan ada gaji dan pensiun bulan ke-13 serta perbaikan sistem pembayaran pensiun.
”Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kita tingkatkan 2,5 kali, dari Rp 674 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1,721 juta pada tahun 2009,” kata Presiden SBY.
Presiden mengatakan, dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 143,8 triliun atau naik sekitar Rp 20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008. ”Kenaikan anggaran tersebut, antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, serta perbaikan sistem pembayaran pensiun,” jelasnya.
Asumsi Harga Minyak
Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan itu juga dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. ”Dengan demikian anggaran subsidi BBM dan listrik juga mengalami penurunan, sehingga akhirnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp 20 triliun, menjadi 1,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” papar SBY.
Anggaran untuk subsidi BBM dievaluasi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia. Untuk itu Pemerintah bertekad menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.
Dalam RAPBN 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun. Sementara subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun. Selain itu masih ada subsidi pangan, pupuk dan benih sebesar Rp 32 triliun.
Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, pemerintah akan semakin mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke LPG dan melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal.
Dalam kaitan dengan upaya penghematan subsidi listrik, Presiden juga sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik.
Di sisi lain, kata SBY, alokasi subsidi sektor pertanian, pupuk dan benih yang lebih besar dalam RAPBN 2009 diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) 2009, maka Presiden SBY mengajukan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut: Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022, 6 triliun meningkat 14,3 % dari APBNP 2008. Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun naik 13,4 % dari APBNP 2008. Dengan demikian defisit anggaran tahun 2009 diharapkan mencapai Rp 99,6 triliun (1,9 % dari PDB).
Dengan besaran RAPBN 2009 seperti itu, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka pendapatan negara serta belanja negara mencapai angka di atas Rp 1.000 triliun. Pemerintah juga mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia tahun 2009 sebesar 100 dollar AS per barrelnya.
Pada bagian lain pidatonya Presiden SBY juga mengakui, Indonesia saat ini masih belum aman dari aksi-aksi terorisme. ”Negara kita belum aman dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus melakukan pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan dan peredaran gelap narkoba,” kata SBY.
Karena itu, kata Kepala Negara, agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terus ditingkatkan dan dijaga bersama.
Presiden menuturkan dalam menjalankan amanat rakyat, ia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 yang mencantumkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai, menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan ketiga agenda utama itu, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi landasan penyusunan APBN setiap tahun, katanya. ”Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, melalui kerja keras dan upaya yang sinergis, kita berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan masyarakat,” papar SBY.
Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Poso dan Maluku, kata Presiden Yudhoyono, terus memperlihatkan kemajuan secara nyata, terutama dalam proses pemulihan keamanan dan perbaikan kesejahteraan.
Presiden menyatakan bahwa negara Indonesia sudah semakin aman dan kondisi itu makin dirasakan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di mana pun dan kapan pun di negeri ini. ”Ini merupakan kemajuan yang amat penting sehingga kita bisa meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia,” katanya.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi kejahatan transnasional dan terorisme juga menunjukkan hasil menggembirakan, katanya. ”Aparat keamanan telah berhasil menangkap, mengadili dan memvonis para pelakunya. Terakhir, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah bahan peledak dan bom rakitan di Palembang,” kata SBY.
article directory from Kedaulatan Rakyat
”Dalam rangka memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 13 Agustus 2008, soal alokasi dana pendidikan yang harus kita hormati, maka postur RAPBN 2009 dilakukan perubahan dan pemutakhiran,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menyampaikan RAPBN 2009 beserta nota keuangannya di depan Sidang Paripurna DPR, Jumat (15/8).
Menurut SBY, alokasi yang besar pada anggaran pendidikan untuk Depdiknas dan Depag semata-mata untuk menuntaskan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. ”Anggaran itu juga ditujukan untuk menaikkan kesejahteraan para guru secara signifikan. Anggaran pendidikan yang sudah mencapai 20 persen dari APBN kita ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini, guna membangun keunggulan dan daya saing bangsa di abad 21 ini,” bebernya.
Anggaran pendidikan meningkat dua kali lipat. Bila tahun 2005 sebesar Rp 78,5 triliun, menjadi Rp 154,2 triliun ditahun 2008, tahun 2009 di tengah-tengah krisis pangan dan harga minyak dunia, telah bisa memenuhi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dari APBN sebagaimana diamanatkan konstitusi.
”Kenaikan anggaran pendidikan itu antara lain untuk rehabilitasi gedung sekolah dan membangun puluhan ribu kelas dan sekolah baru dan berbagai fasilitas lainnya,” kata SBY yang disambut tepuk tangan peserta sidang dan undangan lainnya seperti program keluarga harapan dan pemberian beasiswa untuk keluarga tidak mampu dari tingkat SD hingga perguruan tinggi.
Kenaikan anggaran pendidikan ini mendapat sambutan positip Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Ini berarti ada perubahan kebijakan. ”Yang menarik dari pidato kenegaraan adalah pemerintah bersedia memenuhi amanat konstitusi
dengan menganggarkan dana APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan dan ditingkatkannya anggaran kesehatan,” kata Sultan kepada wartawan usai menyaksikan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Jumat (15/8).
Dengan demikian diharapkan bangsa ini tidak hanya mengedepankan konsumerisme saja tetapi juga mampu tampil sebagai bangsa yang kompetitif. Selain itu, peningkatan anggaran kesehatan juga sangat positif. ”Dari kebijakan yang selama ini hanya mendasarkan pada pertumbuhan ke arah pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah faktor utama bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kompetitif, tidak hanya konsumtif,” katanya.
Kenaikan Gaji
Dalam pidatonya, Presiden juga mengatakan pemerintah akan menaikkan anggaran untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI/Polri, dan pensiunan rata-rata 15 persen pada RAPBN 2009. Selain itu, akan ada gaji dan pensiun bulan ke-13 serta perbaikan sistem pembayaran pensiun.
”Selama empat tahun masa pemerintahan ini, pendapatan PNS golongan terendah telah kita tingkatkan 2,5 kali, dari Rp 674 ribu per bulan pada tahun 2004 menjadi Rp 1,721 juta pada tahun 2009,” kata Presiden SBY.
Presiden mengatakan, dalam rangka memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp 143,8 triliun atau naik sekitar Rp 20,2 triliun (16,4 persen) dari perkiraannya dalam tahun 2008. ”Kenaikan anggaran tersebut, antara lain, untuk memperbaiki penghasilan aparatur negara dan pensiunan melalui kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata 15 persen, serta perbaikan sistem pembayaran pensiun,” jelasnya.
Asumsi Harga Minyak
Dalam dokumen tambahan Nota Keuangan itu juga dilakukan perubahan asumsi harga minyak sesuai penurunan harga minyak dunia terakhir. ”Dengan demikian anggaran subsidi BBM dan listrik juga mengalami penurunan, sehingga akhirnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dapat dipenuhi, meskipun defisit anggaran harus dinaikkan sebesar Rp 20 triliun, menjadi 1,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” papar SBY.
Anggaran untuk subsidi BBM dievaluasi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia. Untuk itu Pemerintah bertekad menjaga stabilitas perekonomian melalui pengendalian harga BBM dan tarif dasar listrik. Namun demikian, pemerintah akan terus memperbaiki kebijakan subsidi agar makin tepat dan tidak terjadi salah sasaran, serta mengevaluasi anggaran subsidi berdasarkan perkembangan harga minyak di pasar dunia.
Dalam RAPBN 2009, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp 101,4 triliun. Sementara subsidi listrik sebesar Rp 60,4 triliun. Selain itu masih ada subsidi pangan, pupuk dan benih sebesar Rp 32 triliun.
Dalam upaya mengendalikan beban subsidi BBM, pemerintah akan semakin mempercepat program konversi bahan bakar minyak tanah rumah tangga ke LPG dan melanjutkan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi melalui kebijakan fiskal dan nonfiskal.
Dalam kaitan dengan upaya penghematan subsidi listrik, Presiden juga sangat menghargai pengertian masyarakat dan dunia usaha terkait dengan kebijakan pergeseran jam kerja sektor industri untuk mengurangi beban puncak pemakaian listrik.
Di sisi lain, kata SBY, alokasi subsidi sektor pertanian, pupuk dan benih yang lebih besar dalam RAPBN 2009 diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi pertanian. Sementara itu, peningkatan subsidi pangan direncanakan untuk membantu penyediaan beras dengan harga yang lebih murah bagi sekitar 19 juta rumah tangga sasaran.
Berdasarkan kerangka ekonomi makro tahun 2009 serta sejalan dengan RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) 2009, maka Presiden SBY mengajukan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai berikut: Pendapatan negara dan hibah direncanakan Rp 1.022, 6 triliun meningkat 14,3 % dari APBNP 2008. Belanja negara mencapai Rp 1.122,2 triliun naik 13,4 % dari APBNP 2008. Dengan demikian defisit anggaran tahun 2009 diharapkan mencapai Rp 99,6 triliun (1,9 % dari PDB).
Dengan besaran RAPBN 2009 seperti itu, untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka pendapatan negara serta belanja negara mencapai angka di atas Rp 1.000 triliun. Pemerintah juga mengusulkan asumsi tingkat harga minyak mentah Indonesia tahun 2009 sebesar 100 dollar AS per barrelnya.
Pada bagian lain pidatonya Presiden SBY juga mengakui, Indonesia saat ini masih belum aman dari aksi-aksi terorisme. ”Negara kita belum aman dari aksi-aksi terorisme. Demikian pula, kita masih harus terus melakukan pemberantasan pembalakan liar, pencurian ikan dan peredaran gelap narkoba,” kata SBY.
Karena itu, kata Kepala Negara, agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, terus ditingkatkan dan dijaga bersama.
Presiden menuturkan dalam menjalankan amanat rakyat, ia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 yang mencantumkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu agenda menciptakan Indonesia yang aman dan damai, menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pelaksanaan ketiga agenda utama itu, tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi landasan penyusunan APBN setiap tahun, katanya. ”Dalam pelaksanaan agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, melalui kerja keras dan upaya yang sinergis, kita berhasil mempertahankan stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam kehidupan masyarakat,” papar SBY.
Wilayah-wilayah rawan konflik seperti Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Poso dan Maluku, kata Presiden Yudhoyono, terus memperlihatkan kemajuan secara nyata, terutama dalam proses pemulihan keamanan dan perbaikan kesejahteraan.
Presiden menyatakan bahwa negara Indonesia sudah semakin aman dan kondisi itu makin dirasakan mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, di mana pun dan kapan pun di negeri ini. ”Ini merupakan kemajuan yang amat penting sehingga kita bisa meluncurkan program Visit Indonesia Year 2008, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia,” katanya.
Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap aksi-aksi kejahatan transnasional dan terorisme juga menunjukkan hasil menggembirakan, katanya. ”Aparat keamanan telah berhasil menangkap, mengadili dan memvonis para pelakunya. Terakhir, aparat kepolisian berhasil menemukan sejumlah bahan peledak dan bom rakitan di Palembang,” kata SBY.
article directory from Kedaulatan Rakyat
Posts
.jpg)
No comments:
Post a Comment